Home » , , , , , » Kala Hakim Kukuhkan Warga Nonpribumi Dilarang Miliki Tanah di Yogya

Kala Hakim Kukuhkan Warga Nonpribumi Dilarang Miliki Tanah di Yogya

Written By admin on Kamis, 22 Februari 2018 | Februari 22, 2018


harian365.com - Kala Hakim Kukuhkan Warga Nonpribumi Dilarang Miliki Tanah di Yogya - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta mengukuhkan Aba-aba Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975. Aba-aba tersebut melarang warga nonpribumi untuk mempunyai tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Permasalahan bermua saat keluar Aba-aba Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 mengenai penyeragaman policy pemberian hak atas tanah pada seorang WNI nonpribumi. Akhir-akhir, seorang pengacara, Handoko tak terima dengan aturan itu sebab dikualitas diskriminatif. 

Handoko mekualitas faktor itu bermengenaian dengan Inpres 26/1998 serta Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Sehingga, Handoko mekualitas gubernur serta BPN telah melakukan lakukanan melawan hukum.

Ia pun menggugat aturan itu ke meja hijau. Tapi apa kata majelis hakim?

"Mengadili dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat, menghukum penggugat bayar anggaran perkara Rp 407 ribu," kata ketua majelis hakim Cokro Hendro Mukti, saat membacakan amar putusan di PN Yogya, Selasa (20/2/2018).

Apa argumen majelis mengukuhkan aturan tersebut? 

Pertama, Aba-aba Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 tak dapat diuji di pengadilan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi sebab bukan adalah peraturan perundangan, melainkan peraturan kebijakan seusai berlakunya UU 12/2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga untuk mengenal apakah penerapan produk peraturan kebijakan adalah lakukanan melawan hukum sesuai dalil penggugat, hanya dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ucap Cokro. 

Alasan kedua, majelis hakim menganggap berdasarkan sejarah, hak asal-usul, serta UU Keistimewaan DIY, maka Pemda DIY diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tak sama dibanding daerah lain. Yaitu untuk mengatur serta mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata tutorial pengisian jabatan serta tugas gubernur/wagub, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. 

Alasan ketiga, tujuan Aba-aba Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 telah cocok. Yaitu untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIY, menjaga kebudayaan serta kehadiran Kasultanan Yogyakarta keseimbangan pembangunan masa depan DIY, serta demi pembangunan masa depan DIY 


Atas putusan itu, kuasa hukum Gubernur DIY menyambut gembira.

"Kami bersyukur atas putusan ini dalam pokok perkara serta putusan, gugatan penggugat ditolak. Kita siap apabila (penggugat) ajukan banding," kata kuasa hukum Gubernur DIY, Adi Bayu Kristanto, yang adalah Kabag Bantuan serta Layanan Hukum, Biro Hukum Setda DIY. 

Sementara itu, Handoko berniat mengajukan banding atas putusan hakim. Menurutnya, apabila salah satu argumen penerapan Aba-aba Wagub K.898/I/A/1975 untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, menurutnya tolok ukurnya bukan ras alias bukti diri kelompok.

"Melindungi golongan lemah, wajibnya pengukurnya kekayaan, luasan tanah, bukan kepada ras. Persoalan putusan bukan kewenangan saya, saya hormati putusan hakim tapi saya bakal banding," tandasnya saat ditemui seusai persidangan. 

Handoko sendiri mengajukan gugatan di bulan Oktober 2017. Sebelumnya, dirinya telah dua kali melakukan gugatan dengan materi serupa serta hasilnya juga sama, yakni ditolak pengadilan. 



Sumber : harianhot
Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger