Home » , , , , , » Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Peringkat Kemudahan Investasi RI Naik ke Posisi 72

Written By admin on Rabu, 01 November 2017 | November 01, 2017


harian365.com - Peringkat kemudahan berinvestasi alias ease of doing business (EODB) Indonesia naik dari 91 ke 72. Artinya ada kemudahan berinvestasi dari segi perizinan di Indonesia.

Akan tetapi angka ini tetap jauh dari sasaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di level 40. Sebelumnya, peringkat kemudahan investasi Indonesia berada di level 109 dan terbaru naik ke peringkat 91.

"Indonesia mempercepat laju reformasi dalam berbagai tahun terbaru dan upaya ini memberbagi hasil. Kita memuji aspirasi pemerintah membenahi iklim usaha di Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Berbagai reformasi yang sudah diperbuat untuk mencapai prestasi ini, antara lain anggaran mengawali usaha dibangun lebih rendah dari 19,4% ke 10,9%, anggaran memperoleh sambungan listips dibangun lebih terjangkau dengan mengurangi anggaran sambungan dan sertifikasi kabel, yaitu 276% dari pendapatan per kapita turun dari sebelumnya 357%.

Selain itu, jalan masuk perkreditan juga terus meningkat dengan hadirnya biro kredit baru. Perdagangan lintas negara pun terus baik dengan adanya penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, dan pendapatan bukan pajak jadi waktu untuk memperoleh, menyiapkan, memproses dan mengirimkan dokumen saat impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Pendaftaran properti dibangun dengan mudah dengan pengurangan pajak jadi mengurangi anggaran keseluruhan dari 10,8% menjadi 8,3% dari kualitas properti. Hak pemegang saham minoritas juga diperkuat dengan adanya pelantikan hak, peningkatan peran mereka dalan keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan.


Untuk mengawali usaha di Jakarta saat ini diperlukan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada laporan EODB 2004. Tetapi, jumlah prosedur untuk mendaftarkan bisnis baru tetap tinggi, yaitu 11 prosedur, dibandingkan 5 prosedur di negara ekonomi berpendapatan tinggi negara anak buah OECD.

Indonesia juga meperbuat pembetulan signifikan dalam menyelesaikan kepailitan dan faktor ini adalah pencapaian paling baik. Pada tahun 2003, tingkat perbaikan hanya 9,9 sen per dolar. Saat ini meningkat sampai 65 sen.

Di segi lain, Indonesia tetap butuh meperbuat pembetulan di bidang penegakan kontrak. Sementara anggaran untuk menyelesaikan perselisihan komersial melewati pengadilan negeri di Jakarta turun hampir separuh dari 135,3% dari klaim di tahun 2003 menjadi 74%. Ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata 21,5% di negara ekonomi berpendapatan tinggi negara anak buah OECD.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger