Home » , , , , , » Registrasi SIM Card, Seberapa Aman Data Pribadi Kita?

Registrasi SIM Card, Seberapa Aman Data Pribadi Kita?

Written By admin on Kamis, 12 Oktober 2017 | Oktober 12, 2017


harian365.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai mensosialisasikan keharusan meperbuat registrasi SIM card untuk pelanggan jasa layanan telekomunikasi, baik yang baru maupun lama, dengan validasi memakai Nomor Induk Kependuudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). 

Aturan yang bakal manjur diterapkan mulai 31 Oktober 2017 ini menuai pro dan kontra. Sebagian mendukung dan tak merasa keberatan meperbuat registrasi (dan registrasi ulang), guna mengendalikan penyalahgunaan nomor seluler. 

Sebagian lainnya menolak sebab sebelumnya, pemerintah telah sempat memberperbuat aturan serupa. Tak ada jaminan aturan baru yang bakal dilaksanakan sangatlah berlangsung lebih baik dari sebelumnya. 

Kekhawatiran lain yang menjadi sorotan adalah soal privasi. Pasalnya, operator bisa mengintip nama, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pemakainya. Registrasi SIM Card terancam mengganggu privasi pelanggan seluler yang ada di Indonesia yang jumlahnya tercatat lebih dari 300 juta orang.

Berkaitan isu yang tengah hangat dibahas ini, harianhot menanyakan pendapat dan pandangan dari pengamat sekaligus gadget enthusiast Lucky Sebastian. 

Terbukti mau tak mau kami harus lebih tertib kalau mau menuju negara yang lebih teratur berbasis teknologi. Faktor paling mudah dilihat adalah segala kerepotan saat Pilkada, yang asalnya satu: database penduduk yang berantakan. Apabila database lengkap dan seksama, semua kerepotan, baik waktu dan anggaran besar bisa dihindari.

Di era teknologi, terbukti database ini sangat penting, tergolong tanggung jawab atas kepemilikan nomor telepon. Sebelum handphone booming, nomor telepon rumah alias kantor juga senantiasa mempunyai bukti diri nama dan alamat. 

Negara-negara maju mempunyai database nomor telepon yang lebih solid, makanya agak aneh buat mereka menemukan device dual SIM, sebab untuk mereka satu nomer tersebut telah cukup. 

Soal operator mereka bisa pindah tanpa harus berganti nomor yang dikenal dengan mobile number portability. Jadi, nomor melekat dan menjadi milik seseorang, bukan milik operator. 

Saat kami menjadi pendatang dan membeli SIM card di negara-negara maju, mereka juga senantiasa meminta paspor untuk mengaktifkannya. Tak bisa langsung dipakai.

Persoalan di kami adalah mudahnya membeli nomor prabayar, dan registrasi bisa diperbuat sembarangan. Nomor KTP kami masukkan sembarang 16 angka juga diterima. Ini malah janggal, kenapa pula harus registrasi apabila data yang dimasukkan tak terhubung dengan pusat database dan tak bisa dikonfirmasi kebenarannya. 

Kita juga lihat layanan prabayar ini juga tak jarang disalahgunakan, untuk penipuan, meperbuat ancaman dan tak sedikit kejahatan lain yang susah dilacak. Apabila nomor telepon menyangkut database seseorang, pemakai bakal berpikir lebih jauh apabila ingin memakainya untuk faktor yang tak pantas.

Nah, tinggal pelaksanaannya apakah bisa diawasi dan dilaksanakan dengan benar. Kalau tak ya senantiasa bakal membuka lubang. Semoga pemerintah benar siap dengan cara detail untuk melaksanakannya. 

Umpama apabila lewat provider yang ditunjuk, terbukti ditetapkan provider tersebut harus mempunyai ISO 27001 untuk manajemen data. Namun bagaimana dengan data pelanggan saat di-input operator, gambarcopy KTP dan KK agar tak tercecer dan tak disalahgunakan?

Bagaimana kalau penjahat memakai KTP dan KK orang lain untuk mendaftar? Bagimana tutorial pencegahannya? Bagaimana dengan pelajar alias anak-anak yang kini telah mempunyai device, namun belum mempunyai KTP?

Terbukti database ini adalah data sensitif. Mungkin saja untuk sebagian orang pengumpulan data ini bisa mengganggu kebebasan. Namun terbukti di negara-negara maju, database yang rapi adalah modal untuk bisa dipakai bagi kepentingan rakyat dan pengawasan. 

Manusia cenderung baru tertib apabila ada penglihatan dan 'pemaksaan', hingga sebuahsaat benar baru bisa sadar sendiri. Lihat saja pajak kendaraan bermotor, sebelum diperbuat pajak progresif siapa yang mau pusing berganti nama saat menjual kendaraan?

Jadi terbukti harus ada sanksi baru orang mulai belajar tertib dengan pemakaian nomor telepon. Efek sampingnya mungkin berimbas terhadap operator dan kios-kios eceran mereka, tak mudah untuk orang mau semakin berganti nomor. 


Dan mungkin kami bakal menonton lebih real berapa sebetulnya penetrasi nomor telepon yang benar aktif di Indonesia. Database yang lebih real dan cocok pasti menentukan untuk bisa mengambil arahan dan aturan untuk pengembangan ke depan.

Suatu saat apabila nomor telepon telah masuk sehingga database terpusat, setiap kami mendaftarkan sesuatu alias mengisi form, nomor ini bisa sehingga timbul otomatis dan tak butuh lagi diinput manual, tidak hanya menghindari kesalahan juga mempersingkat waktu. Berapa tak sedikit waktu dan tenaga bisa dihemat untuk 300 juta nomor telepon yang diberitakan beredar di Indonesia?

Badan penglihatan mungkin diperlukan lebih terhadap agar penggalangan database ini jangan hingga disalahgunakan, dan sangatlah dipakai sebagaimana seharusnya. Sebab di era internet ini, database sangat berharga dan terbukti bisa dipasarkan untuk beberapa kepentingan, dari marketing bahkan hingga sasaran kejahatan, alias yang juga ditakutkan dipakai sebagai tekanan untuk kekuasaan. 

Satu faktor yang krusial juga, bagaimana database ini jangan hingga mudah dibobol pihak lain, ini yang sedang dihadapi di era internet.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger