Home » , , , , , , , , , » Ketua Pengadilan Saja Korup, Haruskah Penyadapan Minta Izin Dia?

Ketua Pengadilan Saja Korup, Haruskah Penyadapan Minta Izin Dia?

Written By admin on Minggu, 08 Oktober 2017 | Oktober 08, 2017


harian365.com - Pansus KPK yang dibentuk DPR meminta penyadapan yang diperbuat KPK diatur ulang yaitu penyadapan wajib seizin ketua pengadilan. Nah, bagaimana bila ketua pengadilannya yang korup?

Dalam rangkaian panjang Pansus KPK, isu penyadapan yang diperbuat KPK disinggung serta membikin perdebatan yang alot. Saat merumuskan 4 poin kesimpulan hasil rapat yang hendak diambil persetujuan Pansus KPK, terjadi silang pendapat.

Ceo rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memutuskan penyadapan serta OTT yang diperbuat KPK wajib sesuai perundangan yang berlaku. Faktor ini diprotes sejumlah anak buah Komisi III. 

"Perundangan yang berlaku itu yang mana? Ini kan UU Penyadapan belum diatur, mungkin dapat merujuk ke UU Narkotika soal penyadapan," kata Masinton Pasaribu protes dalam rapat Pansus pada 26 September 2017.

Anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil berbicara sebaiknya soal OTT itu dihapuskan dari kesimpulan serta fokus ke soal penyadapan. Forum lalu menyetujui. Tetapi, soal penyadapan, ini sehingga perdebatan sebab belum ada acuan yang mengatur, yakni aturan setingkat UU.

Rapat berlangsung alot. Perdebatan soal penyadapan ini memakan waktu tak lebih lebih 40 menit. Timbul berbagai alternatif soal kesimpulan penyadapan ini. Bahkan, pernah terjadi debat panas antaranggota saat Benny main ketuk palu tanda persetujuan di saat Masinton ingin interupsi. 

"Anda tak dapat semacam itu, tak boleh!" kata anak buah F-NasDem Teuku Taufiqulhadi. 

"Ya, jangan semacam itu saya kira. Kalau memimpin semacam itu saya juga dapat memimpin duduk di sana," timpal Nasir Djamil.


"Ya duduk saja di sini, silakan," jawab Benny. 

Entah kebetulan alias tidak, KPK akhir-akhir meringkus Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono yang menerima suap USD 64 ribu, dari total Rp 1 miliar yang dijanapabilan, dari anak buah DPR Aditya Anugrah Moha. Salah satu hasil yang tersadap KPK merupakan perbincangan telepon dengan kode 'pengajian' yang berarti 'transaksi uang korupsi'.


Sudiwardono tak berbicara apapun terhadap media saat digelandang keluar dari KPK pada Minggu (8/10) dini hari. Menggunakan batik biru berbalut rompi oranye, dirinya berlangsung menuju mobil tahanan tanpa memberbagi penyataan apapun. 

Lalu, apa jadinya bila penyadapan KPK sangatlah wajib izin ketua pengadilan? 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger