Home » , , , , , , , » KPK OTT Hakim, KY: Sistem Pembinaan di MA Tidak Berjalan

KPK OTT Hakim, KY: Sistem Pembinaan di MA Tidak Berjalan

Written By admin on Kamis, 07 September 2017 | September 07, 2017


harian365.com - Lagi-lagi pengadilan tercoreng dengan adanya hakim yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Hari ini, KPK meringkus hakim di PN Bengkulu.

Komisi Yudisial (KY) menyayangkan tetap adanya aparat penegak hukum yang terkena OTT KPK. Padahal, belum lama ini, KPK baru saja melakukan OTT pada panitera pengganti di PN Jakarta Selatan.

"Hari ini publik kembali terhentak dengan suguhan kabar OTT hakim serta panitera. Padahal baru kurang lebih sebulan kemarin, panitera pengganti di PN Jaksel juga kena OTT KPK," kaya juru bicara KY, Farid Wajdi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9/2017).

Menurut Farid, OTT KPK pada hakim di Bengkulu memperlihatkan korupsi di pengadilan tak bisa lagi disebut sebagai oknum. Sebab kejadian tersebut berulang kali terjadi serta dalam rentang waktu yang tak terlalu jauh. Sebab itu, Farid menyebut ada sistem pembinaan yang tak jalan di Mahkamah Agung (MA).

"Ini memperlihatkan bahwa ini bukan lagi oknum. Tapi ada sistem pembinaan yang tak berlangsung di MA. Disebut bukan oknum sebab kejadian ini semakin berulang serta rentang waktu yang tak terlalu jauh," tegasnya.

Farid menyayangkan sistem MA yang tak bisa maksimal mengawasi kurang lebih 7 ribu hakim, 22 ribu aparatur pengadilan serta 840 pengadilan. Dalam catatan KY, pada tahun 2016 saja ada 28 orang aparat pengadilan yang terkena OTT KPK.


"Di tahun 2016 berdasarkan catatan KY, tersedia 28 orang aparat pengadilan yaitu hakim, panitera serta pegawai lainnya, yang terkena OTT KPK," papar Farid.

Sebab itu Farid berharap, ceo MA bisa memimpin upaya bersih-bersih serta pembenahan internal lembaga tersebut. MA pun wajib sanggup meyakinkan publik serta internal mereka bahwa lakukanan merendahkan profesi serta lembaga peradilan merupakan biang pengkhianatan.

"Diinginkan benar, ceo MA bisa memimpin upaya bersih-bersih serta pembenahan internal. MA wajib sanggup meyakinkan dia serta publik bahwa lakukanan merendahkan profesi serta lembaga peradilan merupakan lakukanan tercela serta juga biang pengkhianatan yang dicari jalan keluarnya," tutupnya. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger