Home » , , , , , , , , , , » Usulkan Pansus Angket Panggil Jokowi, Fahri Dianggap Tidak Logis

Usulkan Pansus Angket Panggil Jokowi, Fahri Dianggap Tidak Logis

Written By admin on Kamis, 24 Agustus 2017 | Agustus 24, 2017


harian365.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganjurkan Pansus Angket KPK terbuktigil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pakar hukum tata negara dari Unpad, Indra Prawira, berbicara usulan Fahri tak logis sebab sewajibnya DPR yang memberi tau ke Presiden, bukan sebaliknya. 

"Saya kira cuma isu politik yang saya kira tak logis. Ya mengada-ngada enggak paham konstitusinya dia, ya mohon maaf Fahri," ucap Indra, saat dihubungi harianhot, Rabu (23/8/2017) malam. 

Ia berbicara sewajibnya DPR memberbagi hasil pansus angket KPK berikut buktinya terhadap Presiden. Faktor itu supaya presiden bisa mengambil perbuatan terhadap KPK.

"Ya dirinya hinggakan hasilnya. Itu kan mitra pemerintah serta DPR itu sebagai mitra ya, kalau mereka meperbuat angket ya itu kan haknya mereka, presiden tak bisa menghentikan itu sebab itu hak konsitusional DPR, hasilnya itu kan wajib dipertanggungjawabkan ke publik, sebab ini KPK adalah instansi di bawahnya Presiden, wajarnya hasil pansus kelak disampaikan ke Presiden jadi Presiden bisa mengambil perbuatan terhadap KPK. Bukan DPR yang memberbagi tidakan tak punya wewenang," ucap Indra.

Ia berbicara sangat aneh apabila pansus hak angket wajib terbuktigil Presiden, sebab nantinya Presiden bakal mendelegasikannya ke Menkopolhukam selaku menteri yang terkait hukum. Tetapi apabila kelak malah menterinya yang hadir kelak DPR bakal menolak dengan argumen bukan Presidennya, menurutnya faktor itu semacam peribahasa memancing di air keruh.

"Saya kira tak butuh juga sebab mereka kan misal isunya unprofesional conduct, KPK berpolitik, ya disidik aja KPK-nya bener tidak. Kalau manggil Presiden, kan kalau itu urusan hukum itu ada menterinya, jadi tentu dirinya mendelegasikan ke menterinya. Kelak menterinya datang itu kelak malah ditolak. Ini hanya memancing di air keruh saja," kata dia.

Indra berkata, sekarang adalah saat yang cocok supaya DPR menghadirkan hasil hak angket KPK. Faktor itu sebab masyarakat telah lama menantikan.

"Saya kira telah waktunya DPR itu menuntaskan hasil angket, kan telah lumayan lama ya masyarakat kan menantikan, apaan sih tak usah diulur-ulur, kalau umpama ada persoalan ya hinggakan ke public," tutur Indra.

Selain itu, Fahri juga meminta Presiden Jokowi membikin Perppu KPK. Faktor itu sebab Fahri mendorong kembali Revisi UU KPK. Dirinya pun juga mendorong penerbitan Perppu Revisi UU KPK oleh Presiden. Sebab penerbitan Perppu itu disinyalir bisa mempercepat proses revisi sebab revisi UU KPK wajib ada kerjasama antara DPR serta pemerintah. 

Indra berbicara DPR tak bisa mendesak Presiden mengeluarkan Perppu. Sebab, Perppu dikeluarkan saat keadaan genting. 

"Ngaco juga DPR itu, mestinya DPR kalau Presiden bikin Perppu mereka tanya kenapa buat Perppu terbuktinya keadaan genting memaksa sekarang apa tak bisa UU normal. Aneh juga, kebalik. Perppu kan kewenangan dari Presiden kan, kelak direview sama DPR betul enggak keadaan genting serta memaksa bukannya malah memojok-mojokin Perppu," ujarnya. 

Menurutnya, Revisi UU KPK bisa juga diikuti tanpa Presiden. Malah apabila DPR yakin revisi tersebut bakal memperkuat KPK, tak butuh terbuktigil Presiden. 


"RUU alias UU kan itu bersama-sama DPR dengan Presiden, meskipun DPR dengan cara konstitusional itu punya hak inisiatif, artinya tanpa disetujui Presiden pun UU mereka bisa berlaku 90 hari menurut konstitusi kita. Jadi sebenarnya kalau mereka yakin untuk memperkuat ya tak usah panggil Presiden. Kan bisa saja itu dasar hukumnya kan ada, itu kan diluar angket," papar Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganjurkan Pansus Angket KPK terbuktigil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Faktor ini diperbuat sebagai tanggung jawab Presiden selaku kepala negara terkait lembaga KPK. 

"Itu tanggung jawab Presiden. Tapi pertanyaannya, Presiden sadar nggak dengan ini? Sikapnya bagaimana? Saya malah di ujung seusai temuan ini lengkap, Presiden wajib ditanya, 'Sampeyan mau ke mana Pak?'" ucap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017). 

Fahri berbicara pemanggilan Jokowi ke Pansus Angket KPK diperlukan untuk memastikan Presiden tak lepas tangan soal KPK. Sebab, Fahri mekualitas tak sedikit kesalahan yang diperbuat KPK. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger