Home » , , , , , , » Selain Ismail Yusanto, Ini Daftar 5 Penggugat Perppu Ormas

Selain Ismail Yusanto, Ini Daftar 5 Penggugat Perppu Ormas

Written By admin on Senin, 07 Agustus 2017 | Agustus 07, 2017


harian365.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini menyidangkan berbagai gugatan Perppu 2/2017 mengenai Ormas. Salah satu gugatan tersebut dilayangkan oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto.

Selain Ismail, ada berbagai gugatan lain yang dilayangkan oleh berbagai organisasi kepada Perppu Ormas. Berdasarkan data yang dikutip harianhot dari situs MK, Senin (7/8/2017), berikut daftar penggugat tersebut:

1. Yayasan Sharia Law Alqonuni.
2. Pusat Persatuan Islam
3. Aliansi Nusantara
4. Perseorangan yaitu Afriady Putra.
5. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia serta Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia. Ketiga yayasan tersebut menggugat dalam satu berkas.

Gugatan mereka sekarang baru masuk bagian pemeriksaan pendahuluan.

Sementara itu, kuasa hukum Ismail Yusanto, Yusril Ihza Mahendra dalam sidang pembetulan di MK menyebutkan tak ada kegentingan yang mendasari pemerintah wajib mengeluarkan Perppu. 

"Intinya keluarnya Perppu tak genting serta memaksa. Yang diatur pasal 22 ayat 1, memaksa pemerintah terdesak wajib mengeluarkan perbuatan serta perbuatan itu didasari norma yang kekuatannya sama dengan UU, tapi undang-undangnya tak ada, ada kevakuman hukum. Undang-undangnya ada tapi sangat tak memadai, kalaupun ada RUU ada bakal sangat lama. Semua memperlihatkan tak ada argumen pemerintah mengeluarkan Perppu," papar Yusril.

Menurut Yusril, keluarnya Perppu Ormas sangat bermengenaian dengan cek and balance yang sewajibnya diperbuat pada pemerintah. Karena, sekarang yang menentukan hidup ormas merupakan pemerintah sendiri.


"Sepanjang awal reformasi kami bicara cek and balance agar kewenangan pemerintah itu dibatasi sehingga wajib ada cek and balance. Tapi semua dieliminir oleh Perppu. Serta kewenangan mekualitas bermengenaian apa tidaknya sebuahormas sepenuhnya di tangan pemerintah," ujar Yusril.

Bagi Yusril, sewajibnya Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan untuk memperpendek proses peradilan bagi ormas bukan membubarkan.

"Umpama persidangan maksimal 1 bulan serta kalau tak ada banding alias kasasi selagi 15 hari berakhir. Pemerintah dapat membubarkan sementara, dibubarkan, diberhentikan itu tergantung peradilan," kata Yusril. 


Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger