Home » , , , , , , , , , » Program KLHK Masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik

Program KLHK Masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik

Written By admin on Rabu, 30 Agustus 2017 | Agustus 30, 2017


harian365.com - Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus membuahkan hasil baik. Kali ini program inovasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) masuk dalam jajaran Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2017 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Birokrasi dan Reformasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8/2017).

Kegiatan ini diikuti oleh 3.054 inovasi pelayanan publik yang didaftarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Sistem SIPUHH dinilai memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi sebagai akibat menurunnya ekonomi biaya tinggi. Selain itu, pelayanannya tidak harus bergantung kepada petugas pemerintah dan dapat diperoleh setiap saat.

Berdasarkan hasil pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan SIPUHH selama 1,5 tahun menyebabkan penurunan ekonomi biaya tinggi dalam penatausahaan hasil hutan. Proses penatausahaan tersebut dimulai dari pohon sebelum ditebang di hutan, penebangan, pengangkutan, hingga pengolahan di industri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan evaluasi. Hasilnya menunjukkan SIPUHH menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Maka SIPUHH dinilai andal sebagai sistem pemantauan dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak.


Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, terwujudnya sistem ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap mengedepankan kelestarian dalam pengelolaan hutan. SIPUHH hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib, dan taat aturan.

"Jadi sekarang itu (SIPUHH) mau kita improve lagi dengan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi begitu ditebang, jalan diangkut, sampai diekspor, ada legalitas kayunya, berapa pajak yang dibayar, itu sistem informasinya kita satuin. Jadi nggak ada pungutan-pungutan liar," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) I B Putera Parthama mengatakan, SIPUHH berhasil menyatukan seluruh stakeholder dalam satu sistem yang komprehensif.

"Sistem ini melibatkan pemegang izin pemanfaatan sebanyak 1.225 perusahaan/perorangan, pemegang izin industri primer dan penampung terdaftar kayu bulat sebanyak 1.980 perusahaan/perorangan, seluruh KPH dalam Perum Perhutani, serta instansi pemerintah (pusat, dinas provinsi, balai, dan KPH)," katanya.

KLHK juga mengembangkan sistem infomasi yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL) dengan tujuan menyebar dampak baik secara menyeluruh. Rencananya, sistem ini akan resmi diluncurkan pada Selasa (29/8/2017) di Jakarta.

Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH) Ditjen PHPL M Awriya Ibrahim menambahkan, sistem informasi yang diintegrasikan antara lain adalah SIPUHH, Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), Elektronik dan Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV), serta Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).


"Sistem ini dibangun dalam rangka memastikan mata rantai kayu legal dari hulu ke hilir berjalan optimal," katanya.

Inovasi dari Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakarini ini juga menempati urutan ketiga yang didaftarkan dalam kompetisi untuk diajukan ke Edge of Government Innovation Award 2018. Acara ini akan diselenggarakan oleh Observatory of Public Sector Innovation dari OECD yang bekerja sama dengan Mohammad bin Rasyid. 

Prestasi ini semakin mengukuhkan KLHK dalam kerja nyata mewujudkan Revolusi Mental sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Sebelumnya KLHK juga berhasil menjadi Juara II Unit Kearsipan Terbaik Nasional untuk tingkat K/L dan Juara II dalam Sistem Data Base Spasial.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger