Home » , , , , , , , , , , , » Pajaki Toko Online, Ini Saran Pengamat ke Pemerintah

Pajaki Toko Online, Ini Saran Pengamat ke Pemerintah

Written By admin on Rabu, 23 Agustus 2017 | Agustus 23, 2017


harian365.com - Pemerintah melewati Kementerian Keuangan tengah mengkaji tutorial memajaki transaksi jual beli pada perdagangan online alias e-commerce. Transaksi yang mencapai triliunan rupiah ini telah lama tak tersentuh pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo berkata, pajak yang dapat dikenakan adalah Pajak Pertambahan Kualitas (PPN) untuk transaksi serta Pajak Penghasilan (PPh) untuk unit usahanya.

"Prinsipnya terbukti dikenai pajak, dalam faktor ini PPN atas penjualan barang, serta PPh kalau ada income serta subyeknya tercover UU Indonesia," jelas Prastowo saat dihubungi harianhot, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Prastowo mencontohkan, skema pengenaan pajak pada transaksi online dengan origin principle untuk PPN yang telah diterapkan di Uni Eropa. Di mana, pajak dipungut di negara yang menjual, lalu sharing dengan negara tujuan.

"Di sini memperlihatkan memajaki e-commerce wajib bekerjasama, regionalisme sehingga penting," ungkap dia.

Meski demikian, lanjut Prastowo, apabila pemerintah telah menentukan skema pengenaan pajak bagi e-commerce, maka yang wajib diperhatikan adalah tarif pajak.

Dia berharap, tarif pajak yang nantinya bakal dikenakan pada transaksi online tak terlalu agresif, mengingat digital ekonomi adalah sektor pada modal. Sehingga, strateginya dengan tarif rendah supaya kompetitif dengan negara-negara lain.

"Kalau kebijakannya agresif, mudah pindah ke luar negeri, kami malah menyesal, domisili Singapura, income dari Indonesia," jelas dia.

Prastowo mengungkapkan, pengenaan pajak pada transaksi online di Indonesia terbukti telat untuk diterapkan, tetapi guna mengejar sasaran penerimaan tak ada salahnya untuk segera diimplementasikan.


"Awalnyakan kegagapan menyesuaikan dengan perubahan model bisnis, agak telat (implementasinya), tapi wajib segera dimulai," tukas dia.

Pengenaan pajak, kata Prastowo wajib diperbuat dengan koordinasi baik kementerian/lembaga, maupun dengan negara-negara luar.

"Menurut saya terbukti wajib dirumuskan kebijakan pajak yang menciptakan keadilan fairness untuk sektor e-commerce serta konvensional," terangnya.

Dia menyatakan, koordinasi yang diperbuat antar kementerian/lembaga yakni oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Komunikasi serta Informatika.

"Tapi wajib dibedakan antara kebijakan serta administrasinya, yang pertama soal keadilan memajaki, yang kedua tutorial memajaki yang manjur," pungkasnya.




Sumber : harianhot


Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger