Home » , , , , , , , , , » Ketua KPK Bicara Soal Lonjakan APBN dan Masih Tingginya Korupsi di RI

Ketua KPK Bicara Soal Lonjakan APBN dan Masih Tingginya Korupsi di RI

Written By admin on Rabu, 09 Agustus 2017 | Agustus 09, 2017


harian365.com - Korupsi tetap sehingga persoalan akut bagi Indonesia. Maraknya praktik tersebut membikin upaya pengurangan kesenjangan ekonomi semacam jalan di tempat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, berbicara sejak kehadiran lembaganya pasca reformasi, tidak ada indikasi permasalahan korupsi yang ditangani dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

"Dari KPK lahir hingga sekarang telah ada 650 orang yang ditangkap serta berasal dari beberapa pihak. Nyatanya belum ada penurunan, yang ada malah terus bertambah korupsi. Pertama sebab transformasi belum berakhir, kedua sebab APBN kami terus membengkak, bengkaknya bukan main," kata Agus di agenda Indonesia Development Forum di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8/2017).


Dia mencontohkan, di tahun-tahun terbaru pemerintah Presiden Soeharto mempunyai budget APBN sebesar Rp 190 triliun. Sekarang telah membengkak menjadi lebih dari 2.100 triliun.

"Zaman Pak Harto biaya negara Rp 190 triliun, kali ini telah di atas Rp 2.100 triliun. Besarnya kenaikan bukan main, tapi di segi lain safeguard belum terbangun. Dulu sertaa desa enggak ada, sekarang sertaa desa Rp 60 triliun, tapi safeguard sertaa desa belum ada," ucap Agus.

Menurutnya, tetap tertutupnya pemakaian APBN juga membikin potensi korupsi pengawasannya rendah. "Syaratnya APBN wajib dibuka, semua orang rakyat butuh tahu, sekarang kan yang tahu hanya eksekutif serta DPR," katanya.

Diungkapkannya, tumpah tindih kewenangan pada kementerian serta lembaga (K/L) di Indonesia juga membikin potensi korupsi terus besar. Di segi lain, deteksi serta penindakan korupsi yang diperbuat KPK juga lumayan kompleks sebab tumpang tindih tersebut.

"Dana desa yang bertanggung jawab siapa. Akhirnya ketika ada permasalahan, siapa yang disalahkan? Sama semacamga dari APBN kami ditransfer ke daerah, sertaa BOS itu ketika ada permasalahan siapa yang bertanggung jawab? Kemendiknas ketika ditanya bilang ada di Kemendagri, dilempar lagi ke Kemenkeu," ungkap Agus.

"Ada ego masing-masing serta belum ada koordinasi. Di negara lain yang mengurusi pegawai negeri itu satu kementerian. Kalau di sini ditangani Badan Kepegawaian Negara, ada Kemenpan RB, ada ASN, di daerah ketika angkat Sekda wajib lewat gubernur. Tumpang tindih ini bukan main," tuturnya.


Dia melanjutkan, adat korupsi yang marak juga sebab ada pembiaran pada praktik korupsi yang diperbuat di luar penyelenggara negara, tetapi di segi lain tidak bisa ditindak penegak hukum.

"Penegak hukum semacam KPK tidak bisa menangani yang di luar penyelenggara negara. Di Singapura, sejak tahun 1952 telah diterapkan untuk korupsi sektor privat. Walau tidak terkait uang negara, di tidak sedikit tempat di sana bisa ditangkap," kata Agus.


Dia mencontohkan, praktik umum di Indonesia tetapi bisa ditangkap aparat di Singapura semacam praktik ambil untung sales kendaraan bermotor. Adat korupsi di sektor privat ini pula yang mendorong praktik korupsi dianggap lumrah.

"Sales lebih suka jual kredit mobil alias motor, kalau cash malah tidak mau. Sebab mereka bisa terima (uang) dari 3 sumber, bisa dari jalur dealer, dari asuransi, serta dari pembiayaan. Kalau di Singapura ditangkap praktik semacam itu," jelas Agus.

"Atau guru bimbel matematika, dirinya buka bilbel di rumahnya, padahal dirinya juga guru di sekolah yang menentukan kualitas siswa. Itu bisa ditangkap," tambahnya.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger