Home » , , , , , , , » Keringnya Daya Beli Masyarakat Bawah, Catatan Untuk Jokowi

Keringnya Daya Beli Masyarakat Bawah, Catatan Untuk Jokowi

Written By admin on Rabu, 09 Agustus 2017 | Agustus 09, 2017


harian365.com - Perekonomian Indonesia yang sebesar 5,01% pada kuartal II-2017 belum menunjukkan terjadinya penguatan daya beli masyarakat, meskipun konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh tipis dari 4,94% menjadi 4,95%. 

Peristiwa Lebaran di Juni tahun ini wajibnya menjadi ajang masyarakat belanja lebih besar dari hari biasanya. Tetapi konsumsi masyarakat saat Lebaran nyatanya tidak sesuai harapan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mekualitas, tumbuh tipisnya konsumsi rumah tangga sebab daya beli masyarakat kelas bawah telah sangatlah tidak ada, ditambah lagi masyarakat kelas menengah ke atas yang cenderung menahan konsumsinya, dan memilih menabung.

"Kelas menengah bawah itu enggak punya daya beli, telah kering, sehingga begini sebetulnya yang kelas menengah atas pastinya tidak persoalan dengan daya beli, mereka sebab persoalan punya kepercayaan situasi semacam apa, itu yang membikin menjadi menahan belanja, sedangkan di bawah itu yang kemarin saya bilang sektor formalnya menyusut banget," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, saat dihubungi harianhot, Jakarta, Rabu (9/8/2017).


Pekualitasan Apindo soal pelemahan daya beli di kelas menengah ke bawah berdasarkan data laporan dari pelaku usaha ritel yang adalah anak buah Apindo.

"Jadi saya bukan ingin berdebat, tapi saya ingin memberi tau fakta saja, faktanya semacam ini, kalau saya lihat BPS ini mau menutup-nutupi padahal semua telah tahu semacam ini, dan ini wajib dicarikan solusi, tapi poinnya makin hari makin sulit kami bisnis," jelas dia.


Lanjut Hariyadi, daya beli masyarakat yang lesu ini juga akibat dari langkah para pelaku usaha dalam menyesuaikan kondisi perekonomian nasional yang tetap dibayang-bayangi ketidakpastian global, dan berbagai isu perpolitikan di dalam negeri yang dianggap mempunyai risiko, bahkan adaptasi dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Dengan kondisi yang semacam ini, kata Hariyadi, maka pelaku usaha enggan mengucurkan dananya alias investasinya untuk menambah produksi, justru sebaliknya produksi ditidak lebihi bersamaan dengan pemangkasan tenaga kerja, dengan begitu maka penghasilan masyarakat mengalami penyusutan yang membikin daya beli melemah.

"Kita ini bisnis, manakala ditekan otomatis perusahaan bakal survive, akhirnya kami potong-potong biaya, dengan kebijakan yang terus menyulitkan itu membikin orang kepercayaannya tidak ada, kepercayaannya enggak ada dan meperbuat perampingan, tidak ada ekspansi, ya bubarlah ekonomi ini," tambah dia.


Dia juga menganggap, fenomena lesunya daya beli masyarakat tidak ditanggapi dengan cermat oleh berbagai jajaran menteri kebinet kerja yang notabene berasal dari kalangan pengusaha. Sewajibnya, pemerintah ceo Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha bisa bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, semacam yang diperbuat oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan, di mana pemerintah dan pengusahanya bersatu untuk memakmurkan negaranya.

"Saya juga bimbang sebab menteri-menteri ini tidak sedikit yang pengusaha, tapi entah bagaimana seusai sehingga menteri kok kayak tutup mata, kami itu kadang-kadang puyeng juga sebetulnya bagaimana sih, kalau negara lain itukan antara si pemerintah dan pengusahanya kompak bener, kalau di sini itu enggak pengusaha itu dianggapnya sapi perah, ini yang terjadi," tukas dia.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger