Home » , , , , , , » Freeport Janji Bangun Smelter Bila Diizinkan Gali Emas Sampai 2041

Freeport Janji Bangun Smelter Bila Diizinkan Gali Emas Sampai 2041

Written By admin on Senin, 14 Agustus 2017 | Agustus 14, 2017


harian365.com - Salah satu dari 4 isu yang sekarang sedang dinegosiasikan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia merupakan pembangunan smelter. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengklaim bahwa persoalan ini telah selesai, Freeport mau membangun smelter. 

Jonan berkata, Freeport sepakat bakal menyelesaikan pembangunan smelter baru dalam 5 tahun, sehingga rampung di 2022.

Freeport terbukti bersedia membangun smelter, asalkan kontrak mereka di Tambang Grasberg, Papua, diperpanjang hingga 2041. Kontrak Freeport di sana selesai pada 2021, kelanjutan operasi mereka pasca 2021 belum jelas, sekarang juga tetap dirundingkan dengan pemerintah. 

"Kami bakal segera melanjutkan serta menyelesaikan pembangunan smelter seusai memperoleh izin operasi hingga dengan 2041," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, terhadap harianhot, Senin (14/8/2017).

Sebetulnya sekarang Freeport telah meperbuat pemurnian mineral, tapi hanya untuk kurang lebih semacamga dari konsentrat tembaganya. PT Smelting Gresik yang menampung 1 juta ton konsentrat tembaga Freeport dimiliki bersama oleh Freeport serta Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd, Mitsubishi Materials Corporation, serta Nippon Mining and Metals Co Ltd. 

Sejak 2014 lalu, Freeport berencana menambah kapasitas smelter itu hingga 3 juta ton supaya seluruh produksi konsentrat tembaga dari Tambang Grasberg dapat dimurnikan di dalam negeri. Penambahan kapasitas itu membutuhkan anggaran investasi kurang lebih US$ 2,3 miliar alias setara dengan Rp 30 triliun. 

Korporasi raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu membutuhkan jaminan perpanjangan kontrak sebab tidak ingin kehilangan uang hingga puluhan triliun rupiah. Mereka khawatir kontraknya tidak diperpanjang seusai membangun smelter. 


Selain pembangunan smelter, Jonan juga menyebut Freeport telah sepakat untuk mengganti status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Terkait faktor ini, Riza membahas bahwa pihaknya mau menerima IUPK jika disertai dengan perjanjian stabilitas investasi yang kekuatannya setara dengan KK.

"Kami setuju merubah KK menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan disertai perjanjian stabilitas investasi yang mengatur stabilitas fiskal serta hukum yang setara dengan KK," tutupnya. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger