Home » , , , , , , , , , , » Dikritik Fahri, 'KPK Masuk Desa' Sudah Dikaji Sejak 2015

Dikritik Fahri, 'KPK Masuk Desa' Sudah Dikaji Sejak 2015

Written By admin on Senin, 07 Agustus 2017 | Agustus 07, 2017


harian365.com - Wakil Ketua KPK Fahri Hamzah kembali mengkritik mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang diperbuat KPK di Pamekasan, Jawa Timur. Fahri menyebut apa yang diperbuat KPK dengan sebutan 'KPK masuk desa'.

Menurut Fahri, KPK sewajibnya mengurus permasalahan dugaan korupsi yang nilai kemenyesalannya besar. Fahri mencontohkan permasalahan korupsi kelas kakap itu semacam RS Sumber Waras serta reklamasi.

"Itu namanya KPK masuk desa, dulu ABRI masuk desa, kini KPK masuk desa," ujar Fahri, Minggu (6/8) kemarin.

"Urus saja RS Sumber Waras, reklamasi yang gede ditinggalin, yang kecil ditangkepin. Kamu dikasih meriam masuk hutan tembak gajah, setiap hari bawa burung perkutut yang ada penangkapan juga," ujar Fahri meningkatkankan.

Dalam OTT di Pamekasan itu, KPK terbukti untuk pertama kalinya mengusut suap yang melibatkan seorang kepala desa alias lurah. Tetapi, menurut KPK, korupsi selain menonton level birokrat saja tetapi lebih terhadap perilaku koruptif yang mencapai level terbawah serta wajib diberantas.

"Kalau menonton permasalahan yang sempat ditangani KPK, terbukti korupsi terjadi hampir di semua lapisan. Dengan beberapa ragam bentuk serta modusnya, korupsi dapat melibatkan anak buah DPR, pemerintah tingkat pusat, swasta sampai lapisan terbawah dari tingkatan birokrasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika berbincang, Jumat (4/8).

Pun sebetulnya jauh-jauh hari KPK telah meperbuat kajian terkait sertaa desa yang berpotensi disusupi kecurangan-kecurangan. Maklum, sertaa yang dikucurkan sendiri tidak main-main. Dalam APBN tahun 2017, ada Rp 60 triliun untuk sertaa desa.

Terkait alokasi sertaa desa itu sendiri, sejak tahun 2015 KPK telah meperbuat kajian serta rekomendasi supaya sertaa itu terserap sesuai peruntukannya. Dapat dibilang, sejak kajian Sertaa Desa dibangun inilah KPK telah masuk desa.

KPK menyoroti 4 sudut terkait alokasi sertaa desa. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut 4 sudut tersebut yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan, serta sumber daya manusia yang mengelola sertaa desa. Menurut KPK, tersedia kelemahan dalam 4 sudut tersebut yang dapat berujung pada korupsi.

"Dan KPK sempat menyerahkan hasil kajian itu terhadap pemerintah sebab KPK menonton kelemahan dalam empat sudut yaitu dari sisi regulasi, tata laksana, penglihatan serta nilai sumber daya manusia yang mengurusi sertaa desa," kata Syarif, Rabu (2/8).

"Kenapa kajian itu penting sebab tahun 2017 pemerintah alokasikan Rp 67 triliun disalurkan melewati kabupaten serta kota, hampir satu miliar per desa. Uang dianggarkan desa Rp 67 triliun tidak mencapai sasaran. Berharap KPK semua pihak mengelola sertaa dengan baik supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," kata Syarif meningkatkankan.

Fahri sendiri menilai bila urusan sertaa desa sewajibnya dapat disupervisi KPK ke inspektorat pemerintah daerah. Tetapi lucunya inspektorat pemerintah daerah sendiri terlibat korupsi dalam OTT KPK di Pamekasan.

"Ada 37 ribu desa apa mau supervisi semua serta apa mau bilang hanya di Pamekasan permasalahannya. Kalau setiap uang hari-hari orang mengucapkan terima kasih terjadi, maka konsern negara bukan moral pejabat tapi ada kemenyesalan negara alias tidak. Serta kemenyesalan negara tentu ditemukan audit BPK itu sistem negara jangan mau sehingga pahlawan tembak sana sini serta tangkap sana sini," jelas Fahri.


Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 5 orang tersangka permasalahan tersebut yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok Agus, serta Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin.

Permasalahan ini berawal saat Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dilaporkan LSM ke Kejaksaan Negeri Pamekasan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di Desa Dassok yang memakai sertaa desa senilai Rp 100 juta.

Tetapi Agus Mulyadi, Bupati Achmad Syafii, serta Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto malah memberbagi suap terhadap Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Uang suap diberbagi Rp 250 juta dengan maksud tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Agus diduga sebagai pemberi suap, sedangkan Sutjipto serta Noer diduga sebagai perantara suap. Adapun Rudy sebagai penerima suap. Sedangkan peran Achmad dalam permasalahan tersebut mengusulkan untuk memberbagi suap.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger