Home » , , , , , , » Apa Sih Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Lesu? Begini Ceritanya

Apa Sih Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Lesu? Begini Ceritanya

Written By admin on Rabu, 09 Agustus 2017 | Agustus 09, 2017


harian365.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2017 sebesar 5,01% dianggap tetap menunjukkan perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik.

Tetapi apabila data itu dibongkar, konsumsi rumah tangga tumbuh tipis 4,95%. Dari angka di kuartal I-2017 sebesar 4,94%. Faktor tersebut menandakan daya beli masyarakat lesu, padahal di Juni ada peristiwa Lebaran, yang biasanya membawa angka konsumsi masyarakat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan, konsumsi rumah tangga yang tumbuh tipis ini merupakan akibat dari masyarakat kelas menengah atas yang menahan belanja. Bahkan para pelaku usaha tak segan menahan investasi yang berakibat pada bertidak lebihnya produksi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, saat dihubungi harianhot, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

"Tidak sedikit hal, mereka (pelaku usaha) merasa tak enjoy dari beberapa keadaan, mulai isu politik intoleransi, mulai kebijakan yang membikin mereka enggak dapat bergerak artinya menyesal," kata Hariyadi.

Penyesuaian yang berujung pada pengurangan jumlah produksi, maka ada indikasi juga terjadi pemotongan jumlah tenaga kerja, apabila terkena pemangkasan maka pendapatan masyarakat yang terakibat bertidak lebih, dari bertidak lebih maka tak lagi mempunyai daya beli.

Dia mencontohkan, semacam Direktorat Jenderal Bea serta Cukai yang tengah gencar meperbuat penertiban. Pengusaha, kata Hariyadi, mendukung terkait penertiban yang tengah diperbuat pemerintah.

Persoalannya, lanjut dia, apabila pengusaha mengikuti aturan yang ada tetapi malah membikin sebuahharga jual produk lebih mahal saat daya beli masyarakat yang lesu, jadi menjadi sebuahrisiko yang wajib ditanggung oleh pelaku usaha.

"Sekarang semua ingin ikutin aturan begitu di-tune in (sesuaikan) barangnya jadi mahal, semakin siapa yang mau beli, makanya ini enggak nyambung antara realita masyarakat dengan policy-nya. Policy-nya maunya ideal semakin sementara masyarakat tak ada performa. Ini walau diaturin, kami telah kasih tahu," tegas Hariyadi.


Selain itu dari segi kebijakan, pemerintah belum sadar aturan-aturan yang telah diterbitkan tak seluruhnya membikin dunia usaha dapat menyesuaikan. Dirinya kembali mencontohkan, di mana pemerintah diberitakan telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum di sektor ritel, padahal sektor ritel tetap dalam bagian kesusahan di tengah perekonomian nasional yang tumbuh di level 5,01%.

Artinya, kebijakan-kebijakan semacam itu bakal berakibat pada aksi menahan produksi bahkan efisiensi perusahaan-perusahaan ritel, bukan hanya diproduksi bahkan pada tenaga kerjanya.

"Kalau ini benar yah ritelnya telah setengah mati, upah tenaga kerja naik telah terjadi dipotong lagi, kalau dipotong lagi pekerja formalnya menyusut lagi, daya beli makin enggak karuan lagi, yang punya daya beli itu yang pekerja di sektor formal, kalau di informal itu uangnya enggak cukup," ungkap dia.


Apalagi, lanjut Hariyadi, setiap tahunnya jumlah angkatan kerja itu menyusut dari yang awalnya kurang lebih 2 juta, tetapi berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hanya kurang lebih 800 ribu, ditambah dengan yang informal serta jasa konstruksi kurang lebih 1.250 orang.

"Dengan semacam itu enggak bakal support, tingkat kesejahteraan tak bakal terjadi, itu yang enggak dipikirin, yang dipikirin ya suka-suka saja, mau populis saja, sebab kalau itu (upah) dinaikkan kan direspons dengan PHK. Tak sedikit contoh lah. Jadi orang mikir kalau gua gini gua enggak dagang saja deh daripada gua menyesal, begitu gua enggak dagang lagi artinya pegawainya ditidak lebihi lagi," tukas dia.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger