Home » , , , , , , , » Warga Keluhkan Program Bedah Rumah, DPRD DKI: Harus Tuntas

Warga Keluhkan Program Bedah Rumah, DPRD DKI: Harus Tuntas

Written By admin on Kamis, 06 Juli 2017 | Juli 06, 2017


harian365.com - Warga mengeluhkan program robek rumah tak berakhir 100% yang diperbuat Pemprov DKI Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara. Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta harus tuntas.

"Program inikan inisiatif pemerintah daerah. Nah sebab tak ada alokasi biaya (APBD) untuk itu, sehingga ya saya pikir ketidak lebihan-ketidak lebihan sementara ini dapat menjadi sumber pembelajaran. Harus tuntas jangan memberatkan pemilik rumah," kata Pantas saaat dihbngi harianhot, Rabu (5/7/2017).

Pemerintah bakal menjadikan robek rumah ini sebagai percontohan program penataan rumah sekaligus perangsang partisipasi dunia usaha. Pantas berbicara asal warga dapat mengajukan pembedahan rumah apabila memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Jadi yang saya dengar bahwa tanah harus milik dia, kearena ketidakmampuan warga maka itu dapat diperbuat. Sehingga ketidak lebihan itu dapat menjadi pembelajaran saja," ujar Pantas.

Tetapi Pantas memberi tau bahwa program ini pantas didukung sebab tak memberatkan APBD. Sedangkan keluhan warga yang harus bayar pemasangan instalasi listips, menurutnya itu adalah tanggung jawab dari pelaksana robek rumah yaitu Pemprov DKI.

"Tapi niatnya pantas kami dukung hingga kini ini tak memberatkan APBD," ujar Pantas.


"Kalau ada robek rumah itu kan menjadi tanggungjawab siapa yang meperbuat, diperbuat oleh pemerintah daerah. Ya pemda harus bertanggungjawab hingga ke pemasangan intalasi listips serta sebagainya sebab itu tahap dari percontohan," sambungnya.

Pantas juga menegaskan keluhan warga semacam ini harus disampaikan ke Pemerintah Daerah sebagai koreksi yang konstruktif. Meski tak memberatkan APBD serta sepenunya inisiatif Pemda, Pemda juga butuh meperbuat program dengan cara tuntas.

"Semacam yang saya katakan ini tak memberatkan APBD. Bahwa ini sepenuhnya inisiatif serta tanggungjawab Pemda, sehingga tak butuh berkoordinasi dengan DPRD. Tapi keluhan-keluhan ke DPRD harus disampaikan ke Pemda sebagai koreksi yang konstruktif," pungkasnya. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger