Tarif Baru Taksi Online Berlaku Hari Ini

Written By admin on Sabtu, 01 Juli 2017 | Juli 01, 2017


harian365.com - Mulai kali ini, tarif taksi online bakal disesuaikan dengan tarif batas atas serta batas bawah. Faktor itu sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Aturan baru ini menetapkan tarif taksi online harus mengikuti tarif batas atas serta batas bawah atau tidak jauh tidak sama dengan tarif taksi konvensional.

Aturan ini sendiri sejatinya telah mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2017 lalu, tetapi pemerintah melewati Kementerian Perhubungan tetap memberbagi dispensasi bagi operator taksi online, dalam meperbuat transisi adaptasi tarif baru selagi tiga bulan sejak dikeluarkannya aturan tersebut.

"Kita berbagi masa transisi 3 bulan untuk poin-poin yang diberperbuat. Penindakan polisi serta Dishub baru diperbuat seusai masa transisi. Kalau melanggar bisa di-suspend. Kami cari tutorial me-suspend anak buah kalau tidak memenuhi syarat," ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat meperbuat sosialisasi adaptasi tarif berbagai waktu lalu.

Kini terhitung tanggal 1 Juli 2017, tenggat waktu yang diberbagi untuk adaptasi tarif pun telah habis. Taksi online telah harus mengikuti aturan main tarif batas atas serta batas bawah. Dalam aturan itu, masing-masing Pemerintah Daerah yang bakal menentukan tarif batas atas serta batas bawah bagi taksi online.

Aturan itu sendiri ditujukan untuk transportasi online roda empat. Semua aturan itu ditujukan justru untuk memberbagi perlindungan terhadap pengemudi serta pemakai jasa. Revisi tersebut juga tidak diperbuat sepihak, tetapi berdasarkan hasil rembuk dengan pengelola taksi online serta konvensional.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim aturan ini dibangun untuk kesetaraan semua pihak pelaku transportasi. Di mana taksi online serta taksi konvensional harus diperperbuat setara agar tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu umpama soal keharusan memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, serta sebagainya. 

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur berbagai poin lainnya. Tersedia 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah:

1. Tipe angkutan sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang mempunyai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus
Tarif angkutan tertera pada software berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya terhadap Gubernur sesuai domisili perusahaan serta Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan diperbuat oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; serta Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

5. Keharusan STNK berbadan hukum
Apabila sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang tetap atas nama perorangan tetap tetap berlaku hingga dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum serta hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)
Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula diperbuat dengan tutorial pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak butuh diuji KIR, bisa dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).


7. Pool
Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus mempunyai 'pool' disesuaikan menjadi mempunyai/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus sanggup menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel
Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak
Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan software sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Jalan masuk Dashboard
Pokok bahasan Jalan masuk Dashboard adalah ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Harus memberbagi jalan masuk digital dashboard terhadap Dirjen Hubdat serta pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan penglihatan operasional taksi online.

11. Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan software; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan software diberbagi oleh Menteri Kominfo dengan meperbuat pemutusan jalan masuk (pemblokiran) sementara terhadap software hingga dengan diperbuat pembetulan.




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger