Polemik Kasus Beras PT IBU

Written By admin on Selasa, 25 Juli 2017 | Juli 25, 2017


harian365.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terbuktigil PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food), Senin (24/7/2017). BEI meminta Tiga Pilar Sejahtera membahas permasalahan beras yang membelit anak usahanya, PT Indo Beras Unggul (IBU).

Usai berjumpa pihak BEI, Finance Coordinator, Sjambiri Lioe, yang mewakili Tiga Pilar Sejahtera, enggan berkomentar tidak sedikit. Dirinya berkata, persoalan ini lumayan rumit.

"Terbukti ini faktor yang lumayan rumit, tapi mudah-mudahan bisa kami lewati," tutur Sjambiri di Gedung BEI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Rencananya emite berkode saham AISA ini bakal menggelar paparan publik pada kali ini pukul 08.00 WIB di gedung BEI. Melewati paparan publik ini, TPS Food bakal menjawab beberapa tuduhan yang dilayangkan pasca penggerebekan gudang beras PT IBU, Kamis (20/7/2017) oleh Satgas Pangan Polri.


Tuduhan itu adalah menjual beras subsidi dengan harga mahal, serta membeli beras dari petani dengan harga tinggi jadi mematikan penggilingan kecil.

Kemudian, menipu konsumen dengan kandungan gizi tidak sesuai label, sampai menjual beras premium padahal tipe medium. PT IBU membantah semua tuduhan ini, sebab mereka tidak sempat membeli beras subsidi tapi langsung dari petani. Sedangkan beras subsidi hanya ada di Bulog.

Lalu, tidak memonopoli sebab kapasitasnya sangat kecil dibanding produksi gabah. PT IBU juga menjamin pencatuman gizi pada kemasan telah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta mengolah beras medium menjadi premium berdasarkan syarat serta nilai tertentu.

Beras subsidi

Salah satu tudingan yang santer disebut adalah, PT IBU menjual beras subsidi dengan harga tinggi, Berasnya adalah tipe IR 64 yang diolah menjadi nilai premium. Kemudian dipasarkan dengan harga Rp 13.700 serta Rp 20.400/kg dengan merek Makyuss serta Cap Ayam Jago.

Yang menjadi persoalan, pupuk serta benihnya beras IR 64 disubsidi pemerintah. Tidak hanya itu, harga jual ecerannya hanya Rp 9.000/kg.

"Saya ingin jelaskan dengan cara global persoalan beras, beras di tingkat petani setara dengan IR 64, itu 90%, Ciherang, Inpari, serta sesemakinnya. Sebab ini satu kelas, 90%," kata Amran di Komplek Istana, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Sehingga hasil per hektar alias per ton itu di dalamnya ada subsidi negara sebab kami subsidi input. Jadi tolong penjelasan ini disampaikan ke publik," lanjut Amran.

Subsidi input yaitu subsidi benih Rp 1,3 triliun serta subsidi pupuk Rp 31,2 triliun.

"Di luar subsidi input, ada juga subsidi beras sejahtera (rastra) untuk rumah tangga target (pra sejahtera) kurang lebih Rp 19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melewati Bulog serta tidak diperjual-belikan di pasar," kata Kepala Sub bidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data serta Sistem Informasi, Kementerian Pertanian, Anna Astrid.

Tetapi, menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, beras yang digerebek dari Gudang PT IBU bukan beras sejahtera (rastra). Semacam diketahui beras sejahtera adalah beras untuk mereka yang tidak mampu. Beras yang disubsidi pemerintah ini sebelumnya disebut beras miskin alias raskin

Khofifah membahas, rastra adalah nilai medium. Tapi, beras nilai medium belum pasti rastra selagi tidak masuk alias diambil di gudang Bulog.

"Bukan (rastra), saya telah konfirmasi ke direksi Bulog. Kalau dirinya diambil dari gudang Bulog saya bisa pastikan itu rastra, tapi kalau dibeli di petani sangat mungkin IR 64 yang bisa subsidi pupuk serta subsidi benih," tutur Khofifah di DPR, Senin (24/7/2017).


"Jadi yang disebut rastra itu yang masuk di gudang Bulog. Masuk pada CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tapi kalau itu diserap dari petani maka ini IR 64, kategori yang disubsidi pupuknya, disubsidi benihnya," terang Khofifah.

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus, pemerintah butuh membikin aturan tegas soal nilai serta tipe beras. Selagi ini pemerintah punya harga acuan beras Rp 9.000/kg, tapi tidak dijelaskan beras apa dulu, yang broken-nya bagaimana, serta sebagainya.

"Logika sederhananya, pemerintah punya harga acuan beras Rp 9.000/kg. Tapi Kamu pas Idul Fitri lalu membayar zakat beras 2,5 kg Rp 30.000, sebab pakai standar anggapan harga beras rata-rata di masyarakat Rp 12.000/kg. Bukan pakai yang Rp 9.000/kg," tutur Firdaus. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger