Home » , , , , , , » Peran Adik Ipar Jokowi Disebut di Sidang Eks Kasubdit Ditjen Pajak

Peran Adik Ipar Jokowi Disebut di Sidang Eks Kasubdit Ditjen Pajak

Written By admin on Senin, 24 Juli 2017 | Juli 24, 2017


harian365.com - Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo disebut dalam sidang vonis mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno perkara pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Arif Budi Sulistyo disebut berperan menolong Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair dalam pengurusan pajak.

"Menimbang pada tanggal 23 oktober ditelepon oleh Arief Budi Sulistyo mempertanyakan mengenai perkembangan tax amnesty serta dijawab oleh Ramapanicker tetap menantikan info dari Muhammad Haniv. Kemudian Ramapanicker juga mengirimkan melewati whatsapp dokumen-dokumen penyelesaian perpersoalanan pajak PT EKP terhadap Arief Budi Sulistyo yang selanjutnya disemakinkan terhadap Handang dengan kalimat apapun keputusan dirjen, mudah-mudahan paling baik buat Mohan, Pak. Suwun," kata hakim John Halasan Butar Butar saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Seusai itu, hakim berbicara bahwa terdakwa Handang menyanggupi permintaan tersebut. "Menimbang atas permintaan tersebut Handang menyanggupi serta menyebutkan siap bapak, besok pagi saya menghadap beliau bapak. Segera saya beritai, bapak," kata hakim.

Kemudian pertemuan itu, hakim berbicara Handang Soekarno berjumpa dengan Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dalam pertemuan tersebut, Arief Budi Sulistyo ingin berjumpa dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Pada tanggal 23 September dipertemukan oleh Handang Soekarno di lantai 5 gedung Ditjen Pajak," kata hakim.

Usai pertemuan tersebut, hakim berkata, Rajamohanan Nair serta Rudy P Musdiono selaku bos PT Bangun Bejana Baja berjumpa Muhammad Haniv serta Hilman Flobianto selaku Kepala Bidang Keberatan serta Banding Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, Mohan memberi tau PT EKP Indonesia sedang mengajukan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Kualitas (STP PPN) dengan kualitas Rp 52,3 milliar untuk massa pajak pada Desember 2014 serta massa pajak pada Desember 2014 sebesar Rp 26 miliar. 

"Dan memberi tau sebetulnya PT EKP ingin mengajukan tax amnesty tapi terhalang sebab adanya STP tersebut," ucap hakim. 


Dalam permasalahan ini, Handang Soekarno divonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 4 bulan kurungan. Handang memang bersalah meperbuat tindak pidana korupsi dalam pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

"Menyebutkan terdakwa Handang Soekarno sudah memang dengan cara sah serta meyakinkan bersalah meperbuat tindak pidana korupsi," ucap hakim ketua Franky membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Handang memang menerima suap sekualitas Rp 1,9 miliar. Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger