PAN di Ujung Tanduk 'Banteng

Written By admin on Senin, 24 Juli 2017 | Juli 24, 2017


harian365.com - Posisi PAN di koalisi pendukung pemerintah kian rawan. Parpol koalisi lainnya merasa tidak enjoy, bahkan Presiden Jokowi telah angkat bicara soal manuver terbaru parpol berlambang matahari putih itu.

PDIP, Nasdem, Hanura, PPP, PKB dan Golkar telah bicara soal posisi dan manuver PAN selagi ini. PDIP dapat dikatakan yang paling keras menyengat, mengungkit jatah kursi menteri sampai soal etika koalisi.

PDIP terang-terangan mengusir PAN dari koalisi pendukung pemerintah. Perdebatan petinggi kedua partai di ruang publik juga makin meningkat eskalasinya, apalagi seusai PAN beda sikap di paripurna pengambilan keputusan UU Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu). 


PDIP menyebut PAN menikam pemerintah dari belakang dan tidak tahu etika koalisi. PAN balik menuding PDIP sama bandelnya terhadap Jokowi. PDIP meminta PAN diam. PAN juga meminta kader partai berlambang banteng moncong putih itu diam.

"Tentu saja politik itu mencerminkan kata dan lakukanan. Berpolitik itu ada etika politik. Berpolitik itu dilandasi komitmen di dalam menyebutkan dukungan terhadap pemerintah di tingkat implementasi, di DPR dan rakyat," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditanya soal manuver PAN di pembahasan UU Pemilu, Jumat (21/7/2017) malam.


Elite PDIP lainnya juga ikut bicara soal PAN. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tukeren Hasanuddin bahkan terang-terangan meminta Jokowi mendepak PAN dari Kabinet Kerja dan koalisi pendukung pemerintah.

"Presiden Joko Widodo wajib tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya dan tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak butuh ada lagi dalam format kabinet," kata Tukeren dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2017). 


Nasdem juga bicara keras soal PAN. Partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan ini diminta undur diri dari koalisi dari kabinet apabila terbukti telah tidak sejalan.

"Menurut saya, tidak butuh di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet," kata Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).


Golkar merasa tidak enjoy dengan manuver 'si biru'. Golkar ingin sesama parpol pendukung pemerintah satu kata dalam arah, gerak dan langkah di beberapa kebijakan.

Golkar mengaku tidak enjoy dengan manuver PAN saat paripurna pengesahan UU Pemilu, yang pada akhirnya walk out dari ruang sidang. Tetapi sebagai sesama parpol pendukung pemerintah, Golkar tidak ingin ikut campur dalam internal PAN.

"Jujur wajib kami katakan, (kami) merasa tidak enjoy begitu ya. Tapi pasti kami tidak dapat intervensi terhadap kebijakan masing-masing politik itu," ucap Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).



PKB tidak sekeras kolega-koleganya. Walau demikian, PKB mengingatkan ada konsekuensi di setiap manuver yang diambil PAN.

"PAN kan punya sikap yang berkaitan dengan pengertian hidup dari partai. Pasti PAN telah mekualitas apa konsekuensinya kalau beda dengan koalisi pemerintah. PKB menghormati sikap dan pendapat yang tidak sama," kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar terhadap wartawan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).


PPP juga tidak bicara keras. Partai berlambang Kakbah ini menyerahkan urusan PAN ke Presiden Jokowi.

"Soal apakah PAN sepantasnya keluar alias tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri sebab 3 parpol yang masuk koalisi ini seusai Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) pasti punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden," ucap Sekjen PPP Arsul Sani melewati pesan singkat, Kamis (13/7/2017) malam.


Hanura juga sempat bersuara. Partai besutan Wiranto itu meminta PAN satu suara dengan parpol koalisi lainnya. Hanura juga sempat meminta parpol yang didirikan Amien Rais itu membuktikan kesetiaan terhadap Jokowi dengan mendukung Perppu Ormas, tapi seperti diketahui, PAN juga tidak setuju dengan perppu itu.

PAN bukannya tidak membela diri. PAN sempat mengumbar data dukungan ke Jokowi. Peluru serangan balik ke PDIP juga telah dilepas. Tetapi sepertinya pernyataan Jokowi soal janji Zulkifli mendukung pemerintah di UU Pemilu membikin PAN mawas.

Jokowi yang selagi ini seolah diam dengan sikap PAN akhirnya buka suara di publik. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan sehari menjelang pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR pada Kamis (20/7).

"Untuk PAN, agar diketahui bahwa sehari sebelumnya telah berjumpa dengan saya. Dan telah memberi tau terhadap saya untuk mendukung (pemerintah)," kata Jokowi di arena Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).


Seperti diketahui, PAN ingkar janji. Para penggawanya di DPR menolak keinginan pemerintah mempertahankan Presidential Threshold 20-25 persen di UU Pemilu. PAN balik badan, ikut walk out bersama Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

Seusai pernyataan Jokowi, PAN mulai bicara soal kemarahan kolega koalisinya. PAN juga menyadari kemarahan Jokowi.

"Terbukti PDIP dan teman-teman telah marah dengan PAN pas PAN nggak dukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Tapi itu prinsip kita, tidak mungkin dukung Ahok dari awal. Dan kemarin juga mungkin PDIP dan teman-teman pasti marah sama kami. Mungkin Pak Jokowi juga marah pada kami," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto di RS Siloam, Karawaci, Tangerang Banten, Sabtu (22/7/2017).


Waketum PAN Taufik Kurniawan juga membela partainya. Taufik mengingatkan koalisi tanpa syarat yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi.

"Kita ingin dapat menonton bahwa PAN berminat terhadap adanya istilah seperti koalisi tanpa syarat. Betul-betul untuk membangun bangsa dan negara tanpa ada pramagtisme apapun," ucap Wakil Ketum PAN Taufik Kurniawan dalam percakapan dengan harianhot, Jumat (21/7/2017).

Meski ada pembelaan, tetapi koalisi pendukung pemerintah sepertinya telah geram. PDIP dan parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya memutuskan untuk segera berkumpul mengulas hidup PAN dalam waktu dekat. 

"Kita bakal dialog. Tergolong dengan PAN juga. Kalau kami lihat di Pilkada kerja sama dengan PAN sukses memenangkan tidak sedikit kepala daerah. Kami tidak bakal sepihak. Walau kami rugikan keputusan yang tidak sesuai dengan pemerintah," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Akankah PAN masih dapat bersi kukuh di dalam lingkaran parpol pendukung Jokowi? 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger