Home » , , , , , , , , , » Manuver Pansus Angket KPK: Sambangi BPK Hingga Napi Korupsi

Manuver Pansus Angket KPK: Sambangi BPK Hingga Napi Korupsi

Written By admin on Selasa, 04 Juli 2017 | Juli 04, 2017


harian365.com - Panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK mulai bergerilya usai libur Lebaran. Mereka hendak meperbuat beberapa kunjungan ke beberapa institusi.

Teranyar, pansus bakal menyambangi Mabes Polri sampai BPK. Tidak hanya itu, pansus juga bakal meperbuat pertemuan dengan para ahli hukum tata negara.

"Minggu depan tanggal 10 Juli bakal berjumpa Prof Yusril, tanggal 11 Juli bakal panggil Prof Romli serta tanggal 12 kami datang ke Mabes Polri. Tapi tetap tentative," ucap Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu untuk mengulas peran serta dukungan kepolisian terhadap KPK. Sementara itu, kunjungan ke BPK rencananya diperbuat pada Selasa (4/7) pukul 13.00 WIB. Mereka bakal meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK. 

Tak hanya itu, pansus angket juga bakal berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu serta Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana permasalahan korupsi. Kunjungan itu bakal diperbuat pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.


"Nanti untuk lapas Pak Agun pimpin ke Sukamiskin serta Bunda Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi tetap tentatif waktunya," kata anak buah pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun berbicara kedatangannya ke lapas untuk berjumpa para narapidana tindak pidana korupsi. Faktor ini untuk mendapat info apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

"Ketemu napi tipikor, kami bakal menggali serta memperoleh info tentang apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi," imbuhnya.


"Kalau terkait napi tipikor kami fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Sebab kami tak jarang dengar sebetulnya tapi kami nggak dapat bilang itu fakta kami wajib cari faktanya," tutur Misbakhun.

Menanggapi faktor itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tak persoalan. Kunjungan pansus, khususnya terhadap para napi korupsi, telah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum serta HAM.

"Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang telah menjadi terpidana korupsi artinya pengadilan, seluruh dakwaan alias tuntutan memang serta terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses telah berakhir. Kalau menurut pansus mendengarkan terpidana korupsi bakal lebih menguatkan pansus, silakan saja," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger