Home » , , , , , , , » Jadi Menkeu, Darmin Nasution Laporkan Soal APBNP 2016 ke DPR

Jadi Menkeu, Darmin Nasution Laporkan Soal APBNP 2016 ke DPR

Written By admin on Kamis, 06 Juli 2017 | Juli 06, 2017


harian365.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sekarang menjadi Menteri Keuangan ad interm alias sementara lantaran Sri Mulyani Indrawati meperbuat kunjungan kerja menghadiri pertuman G20 di Hamburg, Jerman.

Dalam peluangnya menjadi Menteri Keuangan ad interm ini, Darmin memberi tau pokok-pokok rancangan undang-undang (RUU) mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan biaya pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun biaya 2016 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Pengajuan RUU mengenai Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, dan UU 14 Tahun 2015 mengenai APBN TA 2016 sebagaimana sudah diubah dengan UU 12 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 mengenai APBN TA 2016," kata Darmin di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Dalam laporannya, Darmin berkata, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini menjadi yang pertama kali dicapai pemerintah selagi 12 tahun semenjak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK.

Selanjutnya, Darmin juga mengabarkan realisasi APBN 2016, pendapatan negara sebesar Rp 1.555,9 triliun alias 87,1% dari APBNP 2016. Walau tak sesuai rencana, realisasi pendapatan tersebut meningkat Rp 47,9 triliun alias 3,2% dibanding realisasi 2015. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, PNBP Rp 261,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp 8,9 triliun.

Realisasi belanja negara Rp 1.864,3 triliun alias 89,5% dari target. Realisasi tersebut meningkat Rp 57,8 triliun alias 3,2% dibandingkan realisasi di 2015. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.154,0 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,3 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, tersedia defisit biaya sebesar Rp 308,3 triliun.

"Realisasi pembiayaan neto, untuk menutup defisit biaya merupakan sebesar Rp 334,5 triliun, dengan demikian tersedia sisa lebih pembiayaan biaya (Silpa) sebesar Rp 26,2 triliun," tambah dia.

Lalu, dalam Laporan Perubahan Saldo Biaya Lebih (LPSAL) bisa dsampaikan bahwa saldo biaya lebih (SAL) seusai adaptasi sebesar Rp 19,0 triliun, SiLPA selagi 2016 Rp 26,2 triliun. Di samping itu, tersedia adaptasi SAL minus Rp 2,2 triliun, jadi saldo akhir SAL 2016 Rp 113,2 triliun.

Selanjutnya, posisi keuangan pemerintah yang ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2016 terdiri dari aset sebesar Rp 5.456,9 triliun, keharusan sebesar Rp 3.889,9 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 1.566,9 triliun. Aset pemerintah tersebut terdiri atas aset lancar sebesar Rp 304,6 triliun dan aset non lancar sebesar Rp 5.152,3 triliun. Sementera itu, keharusan pemerintah terdiri atas keharusan jangka singkat sebesar Rp 387,4 triliun dan keharusan jangka panjang sebesar Rp 3.502,5 triliun. 

Dalam laporan operasional bisa disampaikan bahwa pendapatan operasional di 2016 merupakan sebesar Rp 1.664,7 triliun dan beban operasional sebesar Rp 1.872,3 triliun, jadi tersedia defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 207,6 triliun. Seusai dijumlahkan dengan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 67,9 triliun, maka tersedia defisit laporan operasional di 2016 sebesar Rp 139,7 triliun. 


Sementara itu. Laporan arus kas tahun 2016 memberbagi info mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp 139,0 triliun, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp 258,2 triliun, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 423,3 triliun, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp 18,9 triliun. Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang berkualitas negatif tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk meperbuat investasi khususnya untuk mendukung beberapa proyek pembangunan infrastruktur. 

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas bisa kita hinggakan bahwa Ekuitas Awal Seusai Adaptasi Tahun Biaya 2016 merupakan sebesar Rp 1.668,3 triliun. Seusai memperhitungkan Defisit Laporan Operasional Tahun Biaya 2016 sebesar Rp 139,7 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Meningkatkan/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp 37,1 triliun. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp 72,4 miliar, Reklasilikasi Kewaiiban ke Ekuitas sebesar Rpm triliun. maka tersedia Ekuitas Akhir Tahun Biaya 2016 sebesar Rp 1.566,9 triliun. 

"Pemerintah menginginkan supaya kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selagi ini, bisa semakin ditingkatkan jadi tugas kenegaraan yang diamanatkan terhadap DPR dan pemerintah bisa diberakhirkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," tukas Darmin.




Sumber : hariansport

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger