Home » , , , , , , , » Fahri Hamzah: Kasus e-KTP Omong Kosong!

Fahri Hamzah: Kasus e-KTP Omong Kosong!

Written By admin on Selasa, 04 Juli 2017 | Juli 04, 2017


harian365.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan usulannya untuk mengevaluasi KPK bukan sebab adanya permasalahan e-KTP. Justru, ia menuding permasalahan tersebut bohong serta hanya permainan berbagai orang.

"Jadi gini loh, percaya, permasalahan e-KTP itu omong kosong. Permainannya Nazaruddin sama Novel, serta Agus Rahardjo. Udah percaya, bohong semua ini masa ada menyesal Rp 2,3 triliun, dari mana menyesalnya," ucap Fahri di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Tudingan Fahri terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo di permasalahan e-KTP ini telah kesekian kalinya. Agus telah membantahnya serta menegaskan bahwa tak sempat ada conflict of interest saat dirinya menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang serta Jasa Pemerintah (LKPP).

Fahri meminta evaluasi supaya tak ada tumpang tindih kewenangan serta adanya transparansi dalam suatu  lembaga. Untuk bentuk evaluasinya semacam apa, ia belum memaparkan lebih rinci.

"Yang penting dievaluasi dulu, presiden memkabarhukan terhadap publik bahwa presiden mau melanjutkan evaluasi yang telah diperbuat terhadap 10 lembaga semi negara yang dibubarkan tanggal 15 Desember 2014 lalu. Kami nunggu di DPR," jelas Fahri.

Fahri berbicara meskipun kelak dalam hasil evaluasi tak ditemukan kesalahan, DPR bisa menerimanya. Meskipun apabila nantinya KPK ditetapkan menjadi lembaga resmi negara.

"Itu hasil evaluasi, silakan saja itu tahap evaluasi bersama. Maka itu menurut saya wajib ada integrasi, pertama saya ingin supaya kami memberbagi kewenangan terhadap BPK sebagai auditor paling atas di negara ini untuk kemenyesalan negara," terang Fahri.


"Untuk KPK udah ada angket (untuk mengevaluasi). Kasihlah ruang positif terhadap angket sebab angket kan lembaga resmi konstitusi," tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan Fahri Hamzah menganjurkan untuk mengevaluasi lembaga semi negara semacam Komnas HAM serta KPK. Menurutnya lembaga tersebut dianggapnya mulai mengkhawatirkan.

"Saya mulai agak takut dengan perkembangan lembaga sampiran negara alias lembaga semi negara tergolong Komnas HAM serta juga semacam terjadi ke KPK. Sehingga sebenarnya lembaga-lembaga ini telah tak diperlukan sebab sebenarnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi serta penguatan institusinya dengan cara baik," kata Fahri, Senin (3/7). 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger