Home » , , , , , , » PD Tagih Janji Jokowi: Tambah Penyidik dan Anggaran untuk KPK

PD Tagih Janji Jokowi: Tambah Penyidik dan Anggaran untuk KPK

Written By admin on Rabu, 14 Juni 2017 | Juni 14, 2017


harian365.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat berjanji bakal meningkatkan jumlah penyidik serta biaya untuk KPK. Sekaranglah saatnya Jokowi mewujudkan janji yang sempat dirinya hinggakan di masa kampanye Pilpres 2014 tersebut. 

Rakyat, kata Didi pasti tidak bakal lupa pada janji Presiden Jokowi saat kampanye dulu yang ingin memperkuat KPK dengan melipatgandakan penyidiknya hingga 10 kali lipat. "Nyatanya janji tersebut hingga kali ini tetap jauh belum terwujud, padahal Presiden telah hampir 3 tahun memimpin negeri ini," papar melewati keterangan tertulisnya, Rabu (14/6/2017).


"Mungkin sekaranglah saatnya untuk dapat menebus hutang janji tersebut, maka ada baiknya serta lebih mulia jika Presiden segera meminta partai-partai pendukungnya tersebut untuk dapat sepenuhnya mendukung program peningkatan penyidik KPK hingga 10 kali lipat yang adalah janji Presiden tersebut," lanjutnya. 


Menurut Didi, janji Jokowi yang bakal meningkatkan jumlah penyidik KPK itu sangat keren. Sebab negeri ini dengan penduduk kurang lebih 260 juta, jumlah penyidik KPKnya sangat sedikit. Ironis bila dibandingkan dengan negara Hong Kong alias pun Malaysia. Di kedua negara tersebut yang jauh lebih kecil wilayahnya dari Indonesia namun penyidik KPKnya jumlahnya tidak sedikit serta sangat memadai. 

"Pansus Angket KPK jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, terutama partai-partai pengusung Pansus Angket KPK bakal komitmennya untuk tetap konsisten perang kepada korupsi. Rakyat tidak ingin semangat penegak hukum sedikitpun kendor serta terganggu sebab kehadiran Pansus ini," tutur Didi. 

"Presiden Jokowi tetap punya waktu kurang lebih 2 tahun, meski agak telat terhitung dari janjinya, namun bagaimanapun tetap tetap punya peluang untuk memenuhi janjinya meningkatkan jumlah penyidik KPK tersebut," tambah dia. 

Didi menegaskan bahwa tidak ada jalan lain bagi Presiden Jokowi sekarang tidak hanya segera meminta partai pendukungnya untuk lebih memperjuangkan peningkatan jumlah penyidik KPK ketimbang pemakaian hak angket. 

"Semakin terang kami menantikan janji itu menjadi kenyataan, maka tidak ada jalan lain Presiden wajib segera meminta partai-partai pendukungnya yang menduduki mayoritas kursi di DPR mengedepankan peningkatan jumlah penyidik KPK, ketimbang Pansus Hak Angket yang dicurigai tidak sedikit pihak dapat mengganggu penegakan hukum kepada korupsi yang tetap marak terjadi di negeri ini," kata Didi.

Presiden Jokowi serta Wapres Jusuf Kalla pada Selasa kemarin angkat bicara terkait pemakaian hak angket KPK oleh DPR. Jokowi-JK menolak pelemahan KPK.


"Jadi kami butuh KPK yang kuat, KPK yang independen, serta pemikiran tersebut wajib menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kami bersama untuk pemberantasan korupsi. Serta pemikiran ini wajib menjadi landasan kami bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan keputusan. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh," kata Jokowi saat berkunjung ke press room wartawan Istana Kepresidenan, rumit Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

JK juga menolak pelemahan KPK. Meski demikian, JK sedikit berpikir positif mengenai Pansus KPK.

"Semacam dikatakan Pak Presiden, ini pemerintah tidak setuju pelemahan. Kalau mau penguatan alias ada sebuahperubahan sistem, sedikit-sedikit. Kan terbukti 15 tahun ini KPK butuh dievaluasi," ucap JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger