Home » , , , , , , , , , , » Menanti Sikap Tegas Presiden Jokowi soal Pansus Angket KPK

Menanti Sikap Tegas Presiden Jokowi soal Pansus Angket KPK

Written By admin on Minggu, 11 Juni 2017 | Juni 11, 2017


harian365.com - Pro serta kontra timbul terkait terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat. Polemik juga timbul lantara Pansus angket KPK ini digulirkan saat lembaga antirasuah itu tengah mengusut sejumlah permasalahan besar, semacam: dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama sejumlah politikus di Senayan serta juga permasalahan BLBI. 

Tetapi DPR masih bergeming, Pansus angket KPK masih dilanjutkan. Politikus di DPR RI menganggap bahwa hak angket KPK bukan faktor yang haram serta tidak menyalahi undang-undang. Tercatat ada tujuh dari sepuluh fraksi di DPR yang saat ini mendukung pemakaian angket KPK. 

Sementara sejumlah pengiat antikorupsi mekualitas pengunaan hak angket KPK oleh DPR melanggar tiga undang-undang yakni: Undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD serta DPRD (UU MD3), Undang-undang mengenai KPK serta UU mengenai keterbukaan informasi. 

KPK sendiri rencananya bakal terbuktigil pakar serta pakar hukum untuk menanyakan langkah yang wajib diambil jika dipanggil oleh Pansus Angket. Oleh karena itu, ia bakal menemui Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

"Minggu ini pakar tata negara bakal kami kumpulkan memberbagi langkah kongkrit serta kami wajib di jalur hukum. Sehingga sah tidaknya pembentukan angket, apakah KPK cocok diperbuat angket itu telah kami bawa ke jalur hukum, kami dapat tanya MK serta MA," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017) malam kemarin.

Agus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap mengenai pansus angket serta mempunyai pandangan yang sama dengan KPK. Agus menyakini Presiden Jokowi memantau proses pansus angket di DPR.

KPK pun menantikan sikap pemerintah. "Di negara kami paling tidak ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya, nah kini legislatif telah bersuara. Yang butuh kami tunggu yang di eksekutif (pemerintah)," ujar dia.

"Mudah-mudahan presiden mengambil sikap," harap Agus. Tetapi, kata dia, Presiden Jokowi tidak butuh mengintervensi Pansus angket KPK.


Pada Sabtu, 3 Juni 2017 lalu Presiden Jokowi telah diminta komenternya terkait bergulirnya Pansus hak angket KPK di DPR RI. Dirinya enggan mengomentari faktor tersebut serta menyerahkan seluruhnya soal Pansus ke DPR. 

Meski tidak mau tidak sedikit berkomentar, Jokowi tidak ingin KPK diperlemah. "Tetapi butuh saya hinggakan, pemerintah rutin mendukung upaya untuk menguatkan KPK serta pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Jokowi usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6). 

Kini sikap tegas Presiden Jokowi soal pemakaian hak angket KPK oleh DPR semakin dinanti. 




Sumber : harianhot

Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger