Home » , , , , , , , » Jadi Tahanan KPK, Akankah Miryam Dihadirkan di Pansus Angket?

Jadi Tahanan KPK, Akankah Miryam Dihadirkan di Pansus Angket?

Written By admin on Senin, 19 Juni 2017 | Juni 19, 2017


harian365.com - Panitia khusus (pansus) angket kepada KPK terbuktigil Miryam S Haryani ke DPR kali ini. Pemanggilan itu berkaitan dengan klarifikasi kepada surat pernyataan Miryam yang disampaikan ke pansus.

Tetapi Miryam saat ini bukanlah orang yang bebas. Dirinya sudah ditahan KPK atas statusnya sebagai tersangka permasalahan dugaan pemberian keterangan palsu dalam persidangan perkara e-KTP.


Anggota pansus angket, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, berbicara pemanggilan Miryam itu dijadwalkan pukul 14.00 WIB di ruang KK-1, Gedung DPR, Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta. Mengenai kedatangan Miryam yang belum jelas itu, Bamsoet mengaku tidak persoalan.

"Kita santai saja. Kalau nggak datang serta hanya kirim surat ya kami bacakan suratnya di sidang pansus," ujar Bamsoet, Minggu (18/6) kemarin.

Sedangkan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum dengan cara terang benderang memberi tau apakah Miryam bakal dirilis dalam pansus angket atau tidak. Febri hanya mengisyaratkan bila KPK tidak mungkin meperbuat pelanggaran hukum.

"Respons kepada surat yang dikirimkan pada KPK dengan tanda tangan Wakil Ketua DPR tersebut bakal disampaikan besok Senin (19/6). KPK sebagai lembaga penegak hukum sangat concern pada faktor tersebut. Supaya apa yang yang diperbuat KPK tidak melanggar hukum," kata Febri, Minggu (18/6).

Jawaban lebih tegas sebetulnya sudah disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo pada hari sebelumnya yaitu Jumat (16/6). Menurut Agus, Miryam tidak bakal dirilis dalam pansus tersebut.

"Nggak nggak. Kelihatannya jawabannya tadi disiapkan," ujar Agus saat itu.


Berkas perkara Miryam sendiri segera dilimpahkan ke bagian penuntutan. Apabila KPK mendatangkan Miryam ke pansus, maka dikhawatirkan keterangan Miryam malah dibeberkan di pansus angket, bukannya di muka pengadilan.

"Oleh sebab itu, biarlah pemeriksaan berlangsung sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan. Keterangan yang bersangkutan bisa digali dengan cara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum. Upaya untuk merilis Miryam S Haryani di Pansus Hak Angket adalah proses politik yang bisa mengaburkan proses penegakan hukum," tutur peneliti Pusat Studi Hukum serta Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting, Sabtu (17/6) kemarin.

Sementara itu, Bamsoet mekualitas bila Miryam tidak dirilis, bisa saja nantinya dipanggil paksa. Menurut Bamsoet, perintah pemanggilan paksa itu bukanlah keinginan pansus angket tetapi perintah undang-undang.


"Samalah dengan KPK, kepolisian maupun kejaksaan kalau mengirimkan surat panggilan. Kalau pun kelak terjadi pemanggilan paksa oleh kepolisian untuk dirilis pada sidang pansus hak angket, itu bukanlah keinginan pansus DPR ataupun Polri. Tapi, perintah UU. Perintah soal pemanggilan paksa itu, tidak hanya diatur dalam konstitusi juga tercantum di dalam Undang-undang MD3 Pasal 204. Di situ dinyatakan dengan cara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket harus memenuhi panggilan. Apabila tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk terbuktigil paksa," ujar Bamsoet, Senin (19/6/2017).

Lalu, akankah Miryam dirilis dalam pansus angket siang kelak atau malah bakal dipanggil paksa?




Sumber : harianhot


Share this article :
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Harian365 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger